Babe Haikal Klarifikasi Kontroversi Sertifikasi Halal Usai Sorotan DPR

Kepala Babe Haikal Hasan kembali menjadi sorotan publik usai menghadapi pertanyaan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) terkait pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Sorotan ini muncul terutama dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang membahas berbagai isu seputar biaya, implementasi, dan arah kebijakan sertifikasi halal yang sedang berjalan.

Dalam rapat tersebut, para legislator menyoroti sejumlah praktik dan tantangan yang muncul di lapangan, termasuk laporan mengenai tingginya biaya sertifikasi yang harus ditanggung pelaku usaha. Beberapa anggota DPR mengungkap keluhan masyarakat bahwa proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat dianggap terlalu rumit atau memakan biaya yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Babe Haikal memberikan klarifikasi bahwa BPJPH terus berupaya memperbaiki sistem sertifikasi halal agar lebih efisien, transparan, dan terjangkau bagi semua pelaku usaha — terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menegaskan bahwa salah satu fokus utama lembaganya adalah menghapus praktik pungutan liar dan menjamin bahwa biaya sertifikasi yang dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil penetapan sewenang‑wenang oleh pihak ketiga.

Babe Haikal juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat penyelenggaraan layanan halal. Baru‑baru ini, BPJPH bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meluncurkan Dashboard Sistem Aplikasi Jaga Sertifikasi Halal, sebuah platform yang dirancang untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan proses sertifikasi dapat dipantau secara lebih transparan serta berdasarkan data yang akurat. Program tersebut juga bertujuan memitigasi risiko korupsi sejak awal dalam pelayanan sertifikasi halal.

Dalam klarifikasinya, Babe Haikal juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan semata‑mata persoalan administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat terkait pangan, minuman, dan produk konsumsi lainnya. Integritas layanan ini, menurutnya, harus dipertahankan agar kepercayaan publik tidak runtuh.

Selain itu, Babe Haikal sudah menginstruksikan langkah‑langkah tegas untuk menangani oknum yang memungut biaya tidak wajar atas nama proses sertifikasi. Ia menerima sejumlah laporan yang menyebut pelaku usaha diminta membayar biaya sertifikasi hingga jutaan bahkan ratusan juta rupiah, padahal biaya seharusnya lebih terjangkau dan prosedurnya bisa disederhanakan. Untuk itu, ia mengimbau pelaku usaha yang mengalami praktik serupa agar melapor ke BPJPH dengan bukti kuat agar tindakan hukum dapat segera dilakukan.

Persoalan lain yang juga sempat menjadi perdebatan adalah persepsi publik yang keliru terkait kewajiban sertifikasi halal. Babe Haikal menjelaskan bahwa regulasi memperjelas bahwa logo halal hanya digunakan untuk produk yang benar‑benar telah tersertifikasi, sementara produk yang secara hukum tidak wajib disertifikasi tetap bisa dikomunikasikan dengan penggunaan label non‑halal sesuai aturan. Ini juga bagian dari upaya sosialisasi untuk mengurangi kesalahpahaman di masyarakat.

Sorotan DPR ini menunjukkan bahwa tata kelola sertifikasi halal masih menjadi agenda penting bagi legislator dan publik. Klarifikasi yang diberikan oleh Babe Haikal diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan halal di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal, BPJPH terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan regulasi, perlindungan konsumen, dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi produk halal.