Anies Baswedan Mendesak Penetapan Bencana Nasional untuk Menjamin Dukungan Negara yang Lebih Kuat

Anies Baswedan menyampaikan desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan rangkaian banjir dan longsor di Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera sebagai Bencana Nasional Aceh. Seruan ini muncul setelah ia melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah terdampak dan menyaksikan langsung kondisi warga yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.

Dalam kunjungannya, Anies menyambangi beberapa titik bencana, termasuk Aceh Tamiang, wilayah Langkat di Sumatera Utara, hingga Kota Padang di Sumatera Barat. Ia meninjau permukiman warga yang rusak parah, infrastruktur yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi. Di lokasi pengungsian, Anies meluangkan waktu untuk berdialog dengan warga, mendengar cerita ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang aktivitas belajarnya terhenti, dan para pencari nafkah yang lahannya tertimbun lumpur serta material longsor.

Menurut Anies, gambaran yang ia lihat di lapangan menunjukkan bahwa dampak bencana kali ini jauh melampaui kemampuan penanganan tingkat daerah. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah daerah telah bekerja keras, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar dalam menghadapi bencana dengan skala seperti ini.

“Jika melihat kondisi secara langsung, sulit mengatakan ini sebagai bencana biasa. Kerusakan dan dampaknya sangat luas. Karena itu, penetapan bencana nasional menjadi langkah yang realistis dan diperlukan,” ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan sekadar persoalan administratif. Status tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap besarnya penderitaan masyarakat sekaligus dasar hukum untuk menggerakkan sumber daya nasional secara maksimal. Dengan status nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu komando penanganan.

Anies menjelaskan bahwa salah satu manfaat paling nyata dari penetapan status bencana nasional adalah percepatan bantuan di fase darurat. Pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran, mengerahkan personel lintas instansi, serta memobilisasi alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan dasar lainnya juga dapat disalurkan dalam skala besar dan lebih merata.

Selain bantuan fisik, Anies menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi para korban. Menurutnya, bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan material, tetapi juga trauma mendalam, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Penanganan yang menyeluruh sejak awal akan membantu masyarakat menghadapi masa pemulihan dengan lebih baik.

Lebih lanjut, Anies menilai bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh sangat menentukan keberhasilan pemulihan jangka menengah dan panjang. Dengan status tersebut, pemerintah dapat menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana dan terintegrasi. Pembangunan kembali rumah warga, perbaikan sekolah, pemulihan fasilitas kesehatan, serta perbaikan jalan dan jembatan dapat dilakukan dengan dukungan penuh anggaran dan koordinasi nasional.

Dampak ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian serius. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat sawah, kebun, dan tempat usaha yang rusak. Anies mendorong adanya program pemulihan ekonomi yang konkret, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bangkit dan kembali mandiri.

Menanggapi kekhawatiran sebagian publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi bagian utama dari kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kekhawatiran itu wajar, tetapi solusinya bukan menunda penetapan bencana nasional. Yang perlu dilakukan adalah memastikan tata kelola dan pengawasan berjalan ketat sejak awal,” katanya.

Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna simbolik yang kuat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya di tengah krisis dan tidak membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendirian. Ia menilai, keberanian mengambil keputusan besar merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap warganya.

Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan memerlukan waktu panjang, bahkan hingga satu atau dua tahun ke depan. Karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam masa pemulihan tersebut.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia berharap, melalui penetapan Bencana Nasional Aceh, masyarakat terdampak dapat merasakan pemulihan yang nyata, berkelanjutan, dan berkeadilan, sehingga mereka mampu kembali menata kehidupan dengan lebih baik.